PERJUANGAN
MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN INDONESIA PADA TAHUN 1945-1949
Perjuangan mempertahankan
kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945-1949
Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia dan mencoba kembali menjajahnya. Upaya penjajahan kembali ini menimbulkan perlawanan dari Indonesia.
Pertempuran Surabaya. 25 Oktober 1945, pasukan NICA yang membawa sekutu mendarat. Tewasnya jendral A.W.S. Malaby membuat sekutu memberi ultimatum. 10 November’45, sekutu membombardir Surabaya.
Pertempuran Ambarawa. 20 Oktober 1945, pasuka NICA mendarat. Kolonel Isdiman gugur dan perjuangan diteruskan kolonel Sudirman(TKR) 12 Desember 1945.
Pertempuran Bandung. Oktober 1945, NICA mendarat. 21 November 1945, sekutu memberi ultimatum. Bandung Selatan dihanguskan.
Pertempuran Medan. 9 Oktober 1945, NICA mendarat. 18 Oktober’45, sekutu memberi ultimatum. Markas TKR dipindah ke Pematang Siantar, Medan dikuasai sekutu.
Pertempuran Palembang. 12 Oktober 1945, NICA mendarat. Pasukan sekutu memasuki Palembang digantikan pasukan Belanda. Pertempuran pasukan Belanda-Indonesia (1 Januari 1945 - 6 Januari 1945) berakhir dengan gencatan senjata. Pasukan Indonesia harus mundur 20 km dari Palembang.
Agresi Belanda I
Perbedaan tafsir mengenai perjanjian Linggarjati menimbulkan konflik Indonesia-Belanda. Belanda berpatokan pada pidato Ratu Belanda 7 Desember 1945. 27 Mei 1947, Belanda mengeluarkan ultimatum. 21 Juli 1947, Belanda melancarkan agresi I.
TNI AU turut berperan dalam perang melawan Belanda. Dengan pesawat tua peninggalan Jepang (1 pesawat Guntai, 2 pesawat Cureng) yang berpangkal di Maguwo, AURI terlibat dalam pertempuran Ambarawa 29 Juli 1947.
Agresi Belanda II
18 Desember 1948, DR Beel memberitahu RI dan KTN bahwa Belanda tidak terikat perjanjian Renvile. 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi II ke ibu kota RI di Yogyakarta. Ir Sukarno diasingkan ke Prapat, Moh. Hatta diasingkan ke Bangka. Sebelumnya, sidang kabinet 19 Desember 1948 sempat memutuskan Mr Syafrudin Prawiranegara membentuk PDRI di Bukittinggi, namun Presiden dan Walpres tetap tinggal agar bisa dekat KTN, wilayah pertahanan RI dibagi 2 (komando Jawa pimpinan kolonel A.H. Nasution, komando Sumatra pimpinan kolonel Hidayat), sistem pertahanan RI diubah ke sistem wehrkreise.
Agresi II diketahui KTN/UNCI. AS mengancam akan membatalkan Marshal Plan.
Konflik antar kelompok politik di Indonesia
Pemberian wewenang legislative ke KNIP Maklumat X 16 Oktober 1945 menjadi awal munculnya posisi PM di Indonesia. Untuk pertama kalinya, posisi ini dijabat Sutan Syahrir. Syahrir berwenang membentuk kabinet
Masa pemerintahan kabinet Syahrir
Berkuasa 3X. Syahrir I ditentang PP terkait pidato Ratu Belanda 7 Desember 1947. Syahrir II 2 Oktober 1946 melaksanakan perundingan Linggarjati 10 November 1946. Hasil perundingan ditolak kelompok Benteng RI.
Masa pemerintahan kabinet Amir Syarifudin
Melaksanakan perundingan Renviille 17 Januari 1948. Sikap Amir Syarifudin setuju perjanjian Renvile ditentang partai politik. Maka, Masyumi menarik anggotanya dari kabinet Amir. 18 Januari 1948, PNI turut menolak hasil perjanjian Renvile karena tidak memberi posisi jaminan ke RI.
Penyerahan kembali mandat Amir Syarifudin ke Presiden Ir Sukarno 23 Januari 1948.
Masa pemerintahan kabinet Hatta
Kabinet Moh Hatta membentuk kabinet koalisi menggantikan kabinet Amir Syarifudin. Konferensi Roem-Royen 7 Mei 1949 berujung pada KMB momentum penyerahan kedaulatan RIS dari Belanda. Strategi diplomasi mencapai puncaknya 4 Agustus 1949 dengan mengirim delegasi RI ke Den Haag dalam rangka menggelar KMB 23 Agustus 1949-2 November 1949. 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan RIS kecuali Irian Barat.
Perjanjian Linggarjati.
Sebelum Perjanjian Linggarjati dilaksanakan, diadakan perundingan I 17 November 1945. Dalam perundingan, Belanda mengakui kedaulatan RI atas Jawa dan Madura. 30 September 1946, digagas perundingan gencatan senjata 7 Oktober 1946. Maka, 10 November 1946 diadakan Perundingan di Linggarjati (Cirebon) pimpinan Lord Killearn. Hasil perundingan: Belanda mengakui RI secara de facto atas Sumatra, Jawa, Madura. 25 Maret 1947, Perjanjian Linggarjati ditandatangani di Istana Rijswijk.
Perjanjian Renville
Di luar negri, Agresi I Belanda mendapat reaksi keras. 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB memerintahkan kedua pihak menghentikan tembak-menembak. Untuk mengawasi pelaksanaannya, Dewan Keamanan PBB membentuk KTN(Belgia-Paul Van Zealand, Australia-Richadr Kirby, AS-DR Frank Graham). 20 Oktober 1947, pertemuan KTN di Sidney memutuskan bahwa tugas pokok mereka adalah penyelesaian konflik RI-Belanda secara damai. 27 Oktober 1947, anggota KTN tiba di Jakarta untuk segera bekerja. KTN mengusulkan perundingan di kapal Renvile 8 Desember 1947. Delegasi RI diketuai Amir Syarifudin, delegasi Belanda diketuai Abdul Kadir Wijojoatmodjo. Perundingan terus dilangsungkan hingga tercapai kesepakatan “Persetujuan Renville”: RI menyetujui dibentuknya NIS. Persetujuan Renville ditandatangani 17 Januari 1948 menyebabkan wilayah RI makin sempit.
Persetujuan Roem-Royen
Atas inisiatif UNCI diadakan perundingan di Jakarta 14 April 1949 pimpinan Merle Cohran. 7 Mei 1949, dicapai persetujuan Roem-Royen: Indonesia bersedia berpartisipasi dalam KMB, Belanda bersedia menyelenggarakan KMB. Tindak lanjut Persetujuan Roem-Royen 22 Juni 1949, diadakan konsultasi RI-BFO-Belanda di Bangka pimpinan Chritchley. Hasilnya: 1 Juli 1949 Pemerintah RI kembali ke Yogya setelah 24 Juni 1949 tentara Belanda ditarilk.
Konferensi Inter-Indonesia
Perundingan RI-BFO diteruskan di Yogyakarta 19-22 Juli 1949 dan dilanjutkan di Jakarta 31 Juli-2 Agustus 1949. Hasil konferensi: pembentukan federasi RIS dikepalai Presiden dibantu kabinet presidensial.
KMB dan pembentukan RIS
KMB di Den Haag 23 Agustus 1949 - 2 November 1949. Delegasi Indonesia Drs. Moh Hatta, Delegasi Belanda Mr. Van Maarseven, Delegasi BFO Sultan Hamid II, Delegasi UNCI Crithchley. Setelah perdebatan panjang, tercapai keputusan 2 November 1949: Belanda menyerahkan kedaulatan ke RIS akhir Desember 1949, masalah Irian Barat akan diselesaikan tahun berikutnya. Berdasarkan hasil KMB, Belanda menyerahkan kedaulatan 27 Desember 1949 dan terbentuklah RIS terdiri 16 negara bagian.
14 Desember 1949 di Jakarta diadakan pertemuan wakil-wakil Negara federasi untuk menyetujui naskah UUDS RIS yang telah dibahas wakil-wakil RI dengan wakil-wakil Negara federasi di Scheveningen sebelumnya (29 Oktober 1949).
Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia dan mencoba kembali menjajahnya. Upaya penjajahan kembali ini menimbulkan perlawanan dari Indonesia.
Pertempuran Surabaya. 25 Oktober 1945, pasukan NICA yang membawa sekutu mendarat. Tewasnya jendral A.W.S. Malaby membuat sekutu memberi ultimatum. 10 November’45, sekutu membombardir Surabaya.
Pertempuran Ambarawa. 20 Oktober 1945, pasuka NICA mendarat. Kolonel Isdiman gugur dan perjuangan diteruskan kolonel Sudirman(TKR) 12 Desember 1945.
Pertempuran Bandung. Oktober 1945, NICA mendarat. 21 November 1945, sekutu memberi ultimatum. Bandung Selatan dihanguskan.
Pertempuran Medan. 9 Oktober 1945, NICA mendarat. 18 Oktober’45, sekutu memberi ultimatum. Markas TKR dipindah ke Pematang Siantar, Medan dikuasai sekutu.
Pertempuran Palembang. 12 Oktober 1945, NICA mendarat. Pasukan sekutu memasuki Palembang digantikan pasukan Belanda. Pertempuran pasukan Belanda-Indonesia (1 Januari 1945 - 6 Januari 1945) berakhir dengan gencatan senjata. Pasukan Indonesia harus mundur 20 km dari Palembang.
Agresi Belanda I
Perbedaan tafsir mengenai perjanjian Linggarjati menimbulkan konflik Indonesia-Belanda. Belanda berpatokan pada pidato Ratu Belanda 7 Desember 1945. 27 Mei 1947, Belanda mengeluarkan ultimatum. 21 Juli 1947, Belanda melancarkan agresi I.
TNI AU turut berperan dalam perang melawan Belanda. Dengan pesawat tua peninggalan Jepang (1 pesawat Guntai, 2 pesawat Cureng) yang berpangkal di Maguwo, AURI terlibat dalam pertempuran Ambarawa 29 Juli 1947.
Agresi Belanda II
18 Desember 1948, DR Beel memberitahu RI dan KTN bahwa Belanda tidak terikat perjanjian Renvile. 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi II ke ibu kota RI di Yogyakarta. Ir Sukarno diasingkan ke Prapat, Moh. Hatta diasingkan ke Bangka. Sebelumnya, sidang kabinet 19 Desember 1948 sempat memutuskan Mr Syafrudin Prawiranegara membentuk PDRI di Bukittinggi, namun Presiden dan Walpres tetap tinggal agar bisa dekat KTN, wilayah pertahanan RI dibagi 2 (komando Jawa pimpinan kolonel A.H. Nasution, komando Sumatra pimpinan kolonel Hidayat), sistem pertahanan RI diubah ke sistem wehrkreise.
Agresi II diketahui KTN/UNCI. AS mengancam akan membatalkan Marshal Plan.
Konflik antar kelompok politik di Indonesia
Pemberian wewenang legislative ke KNIP Maklumat X 16 Oktober 1945 menjadi awal munculnya posisi PM di Indonesia. Untuk pertama kalinya, posisi ini dijabat Sutan Syahrir. Syahrir berwenang membentuk kabinet
Masa pemerintahan kabinet Syahrir
Berkuasa 3X. Syahrir I ditentang PP terkait pidato Ratu Belanda 7 Desember 1947. Syahrir II 2 Oktober 1946 melaksanakan perundingan Linggarjati 10 November 1946. Hasil perundingan ditolak kelompok Benteng RI.
Masa pemerintahan kabinet Amir Syarifudin
Melaksanakan perundingan Renviille 17 Januari 1948. Sikap Amir Syarifudin setuju perjanjian Renvile ditentang partai politik. Maka, Masyumi menarik anggotanya dari kabinet Amir. 18 Januari 1948, PNI turut menolak hasil perjanjian Renvile karena tidak memberi posisi jaminan ke RI.
Penyerahan kembali mandat Amir Syarifudin ke Presiden Ir Sukarno 23 Januari 1948.
Masa pemerintahan kabinet Hatta
Kabinet Moh Hatta membentuk kabinet koalisi menggantikan kabinet Amir Syarifudin. Konferensi Roem-Royen 7 Mei 1949 berujung pada KMB momentum penyerahan kedaulatan RIS dari Belanda. Strategi diplomasi mencapai puncaknya 4 Agustus 1949 dengan mengirim delegasi RI ke Den Haag dalam rangka menggelar KMB 23 Agustus 1949-2 November 1949. 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan RIS kecuali Irian Barat.
Perjanjian Linggarjati.
Sebelum Perjanjian Linggarjati dilaksanakan, diadakan perundingan I 17 November 1945. Dalam perundingan, Belanda mengakui kedaulatan RI atas Jawa dan Madura. 30 September 1946, digagas perundingan gencatan senjata 7 Oktober 1946. Maka, 10 November 1946 diadakan Perundingan di Linggarjati (Cirebon) pimpinan Lord Killearn. Hasil perundingan: Belanda mengakui RI secara de facto atas Sumatra, Jawa, Madura. 25 Maret 1947, Perjanjian Linggarjati ditandatangani di Istana Rijswijk.
Perjanjian Renville
Di luar negri, Agresi I Belanda mendapat reaksi keras. 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB memerintahkan kedua pihak menghentikan tembak-menembak. Untuk mengawasi pelaksanaannya, Dewan Keamanan PBB membentuk KTN(Belgia-Paul Van Zealand, Australia-Richadr Kirby, AS-DR Frank Graham). 20 Oktober 1947, pertemuan KTN di Sidney memutuskan bahwa tugas pokok mereka adalah penyelesaian konflik RI-Belanda secara damai. 27 Oktober 1947, anggota KTN tiba di Jakarta untuk segera bekerja. KTN mengusulkan perundingan di kapal Renvile 8 Desember 1947. Delegasi RI diketuai Amir Syarifudin, delegasi Belanda diketuai Abdul Kadir Wijojoatmodjo. Perundingan terus dilangsungkan hingga tercapai kesepakatan “Persetujuan Renville”: RI menyetujui dibentuknya NIS. Persetujuan Renville ditandatangani 17 Januari 1948 menyebabkan wilayah RI makin sempit.
Persetujuan Roem-Royen
Atas inisiatif UNCI diadakan perundingan di Jakarta 14 April 1949 pimpinan Merle Cohran. 7 Mei 1949, dicapai persetujuan Roem-Royen: Indonesia bersedia berpartisipasi dalam KMB, Belanda bersedia menyelenggarakan KMB. Tindak lanjut Persetujuan Roem-Royen 22 Juni 1949, diadakan konsultasi RI-BFO-Belanda di Bangka pimpinan Chritchley. Hasilnya: 1 Juli 1949 Pemerintah RI kembali ke Yogya setelah 24 Juni 1949 tentara Belanda ditarilk.
Konferensi Inter-Indonesia
Perundingan RI-BFO diteruskan di Yogyakarta 19-22 Juli 1949 dan dilanjutkan di Jakarta 31 Juli-2 Agustus 1949. Hasil konferensi: pembentukan federasi RIS dikepalai Presiden dibantu kabinet presidensial.
KMB dan pembentukan RIS
KMB di Den Haag 23 Agustus 1949 - 2 November 1949. Delegasi Indonesia Drs. Moh Hatta, Delegasi Belanda Mr. Van Maarseven, Delegasi BFO Sultan Hamid II, Delegasi UNCI Crithchley. Setelah perdebatan panjang, tercapai keputusan 2 November 1949: Belanda menyerahkan kedaulatan ke RIS akhir Desember 1949, masalah Irian Barat akan diselesaikan tahun berikutnya. Berdasarkan hasil KMB, Belanda menyerahkan kedaulatan 27 Desember 1949 dan terbentuklah RIS terdiri 16 negara bagian.
14 Desember 1949 di Jakarta diadakan pertemuan wakil-wakil Negara federasi untuk menyetujui naskah UUDS RIS yang telah dibahas wakil-wakil RI dengan wakil-wakil Negara federasi di Scheveningen sebelumnya (29 Oktober 1949).
0 comments:
Post a Comment